Tidak ada solusi damai Papua di tangan Ryamizard Ryacudu

TIDAK ADA SOLUSI DAMAI PAPUA DI TANGAN RYAMIZARD RYACUDU

Ryamizard Ryacudu, bukanlah awal yang baik bagi pemerintahan baru Jokowi-JK.

Jokowi adalah harapan dan kesegaran baru dalam politik Indonesia yang semakin konservatif dan anti demokrasi. Sejak awal ia maju menjadi calon presiden dengan membawa suara dan harapan rakyat Papua untuk masa depan yang damai, adil dan sejahtera. Ia memulai kampanyenya di Papua, dan memandang Papua sebagai wilayah penting bagi program-program pemerintahannya. Jokowi juga tampak membuka kemungkinan terhadap wacana dialog damai Papua-Jakarta. Apalagi ia menjanjikan kehadiran negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Namun, tali harapan yang panjang terhadap pemerintahan Jokowi-JK itu tiba-tiba disentak oleh nama Jenderal besar Ryamizard Ryacudu, yang, walau telah menuai protes, tetap dipilih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di dalam Kabinet Kerja. Protes para pekerja HAM tidak diindahkan, Ryamizard tetap sumringah melenggang masuk istana.

Dipilihnya Ryamizard Ryacudu adalah ALARM bagi masa depan demokrasi di Papua. Sejak awal Ryamizard R lebih mengedepankan pendekatan keamanan ketimbang dialog atas persoalan di Papua, maupun Aceh sebelumnya. Dia lah arsitektur utama dalam merasionalisasi pembunuhan warga sipil di Aceh dan Papua. Baginya, semua yang dianggap melawan NKRI, pro separatisme, sah menjadi korban. Padahal stigma separatis telah membuat banyak warga sipil tak bersalah menjadi korban sejak awal pemerintah Orde Baru menerapkan operasi militer di Papua. Tak ada verifikasi hukum atas siapa yang dianggap separatis dan siapa yang tidak, selain skenario untuk terus mempertahankan konflik di Papua dan menutup ruang bagi perubahan pendekatan yang lebih pro pada dialog, kemusiaan, HAM, keadilan dan kesejahteraan.

Oleh karena itulah National Papua Solidarity (NAPAS) menyatakan PROTES KERAS atas dipilihnya Ryamizard Ryacudu dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi JK.

Jalan Papua Damai di tangan kepemimpinan sipil yang cinta demokrasi dan kesejahteraan adalah satu-satunya kemungkinan mengurangi ketegangan di Papua. Persoalan konflik di Papua yang berkepanjangan bukanlah semata-mata disebabkan oleh ketegangan di wilayah itu, melainkan kesalahan penanganan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sudah 51 tahun lebih pendekatan keamanan diterapkan sejak 1963, namun hingga kini gagal menghentikan konflik dan memperbaiki keadaan, malah semakin murah harga kematian dan tingginya kebencian serta dendam. Artinya, kita tidak bisa lagi meneruskan pendekatan yang sudah 51 tahun itu terbukti gagal.

Masih ada waktu bagi pemerintah Jokowi-JK untuk mempertimbangkan kembali posisi Ryamizard. Papua butuh figur yang rendah hati dan cinta damai, bukan komandan perang yang anti HAM, seperti Ryamizard Ryacudu. Tentu kita tidak kekurangan figur-figur yang jauh lebih berkualitas dan berkebajikan dibanding dirinya.

Untuk itu, paket perubahan yang dibutuhkan Papua adalah menghentikan pendekatan militeristik untuk memulai pendekatan dialogis, melalui 10 program prioritas Papua berikut:

1. Permintaan maaf pemerintahan Jokowi – JK terhadap masyarakat Papua sebagai langkah awal membangun kepercayaan menuju dialog damai Papua.
2. Memberikan jaminan hak demokratik rakyat Papua untuk berkumpul, berorganisasi, berekspresi, berideologi seperti yang dijamin oleh konstitusi.
3. Membuka ruang seluas–luasnya bagi jurnalis, peneliti dan organisasi internasional untuk masuk ke Papua.
4. Amnesti untuk semua tahanan atau narapidana politik [Tapol/Napol]
5. Menghentikan, mempertanggungjawabkan, dan mengevaluasi operasi keamanan di Papua.
6. Menyelesaikan pelanggaran HAM berat Wasior–Wamena, bentuk Pengadilan HAM dan KKR.
7. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, pelanggaran HAM, dan korupsi oleh aparatus negara.
8. Menghapus stigma separatis terhadap orang Papua.
9. Pemerataan dan perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkualitas.
10. Mengembalikan dan melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam sebagai milik rakyat Papua.
11. 
    

National Papua Solidarity (NAPAS)

Sekilas tentang Ryamizard

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu saat menjabat Kepala Staf TNI AD [KSAD], Ryamizard telah sering bersikeras bahwa NKRI hanya dapat diselamatkan dengan memberikan peran yang lebih besar dan berpengaruh untuk TNI dalam memerangi separatisme. Pada saat darurat militer di Aceh [2004] yang telah membunuh ratusan jiwa, militer dibawah kepemimpinannya menolak negosiasi bagi solusi damai. Di antaranya melalui pernyataan “Tugas kami adalah menghancurkan kapasitas militer GAM. Issu atas keadilan, agama, otonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan – hal tersebut bukanlah persoalan militer Indoensia,”[dalam sebuah wawancara dengan TIME Asia, 2 Juni 2003. Ryamizard juga menolak rekomendasi penghentian Operasi Militer di Aceh [Tempointeraktif.com pada 9 November 2003]

Ryamizard juga memberikan dukungan kepada anggota Kopassus yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap Dortheys Hiyo Eluay  pada  tahun 2003, Theys adalah mantan ketua Presidium Dewan Papua (PDP), yang didirikan oleh mantan presiden Indonesia Abdurrahman Wahid sebagai perwujudan daripada status otonomi istimewa yang diberikan kepada provinsi Papua. Ryamizard menyatakanbahwa “Hukum menyatakan mereka bersalah. Mereka akan dihukum. Namun untuk saya, mereka adalah para pahlawan.” Ryamizard juga meminta anggota Kopassus tersebut dihukum ringan.

Nama Ryamizard Ryacudu juga kerap dikaitkan dengan peristiwa penembakan 2 orang warga AS di Timika pada 31 Agustus 2002. Insiden penembakan itu terjadi di mil 62,5 Tembagapura. Hasil penyelidikan Polri menemukan bahwa motif dalam kasus yang menewaskan dua warga Amerika Serikat itu ada untuk mencari perhatian agar diperhatikan. Wakil Kepala Polda Papua Brigjen R. Tarigan juga menyatakan bahwa Batalyon 515 TNI Kostrad di Papua yang melakukan penembakan itu. Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa Batalyon tersebut memang bertanggung jawab atas keamanan di PT Freeport.Peristiwa ini juga yang kemudian menyebabkan pemerintah Amerika Serikat menolak Jenderal Ryamizard Ryacudu, yang saat itu menjabat KSAD. Sementara pemerintah AS berangapan insiden di Timika yang menewaskan warga AS, tanggung jawab komandannya [KSAD] bukan prajurit pelaksananya. [Tempo.co.id pada 03 Desember 2004]

Ryamizard Ryacudu juga dikenal sebagai seorang Jendral yang anti terhadap Demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika mewisuda Purnawira Perwira Tinggi TNI AD 2003 di Magelang 11 November lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu menekankan, TNI AD memandang hak asasi manusia dan demokrasi sebagai ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa datang. (Kompas, 12/11). [dikutip dari kontras.org]