Siaran Pers: Hentikan Kriminalisasi; Lindungi Kerja Para Pembela HAM di Papua

Siaran Pers Bersama
HENTIKAN KRIMINALISASI

BERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KERJA – KERJA PEMBELA HAM DI PAPUA

Nasional Papua Solidaritas [Napas], Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], dan Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK) menyayangkan sikap institusi POLRI, khususnya Kepolisian Daerah Papua dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pembela HAM. Dalam 2 [dua] minggu terakhir, kami menerima informasi terkait dengan upaya kriminalisasi oleh pihak kepolisian Polda Papua terhadap Sdr. Gustaf Rudolf Kawer dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal [OTK] terhadap Sdri. Anum Siregar, yang mana keduanya aktif bekerja sebagai pekerja HAM di Papua.

Read more »

Rilis NAPAS untuk aksi serentak internasional 2 April menuntut pembebasan Tapol Papua

Kita butuh pemerintahan dan legislatif baru yang berani menjamin kebebasan berekspresi dan membebaskan tahanan politik di Papua

Setelah 15 tahun, hampir 16 tahun, reformasi Indonesia, yang pernah membebaskan tahanan politik di masa Orde Baru, orang-orang Papua yang menjadi tahanan politik justru bertambah. Ditengah hiruk pikuk pemilu 2014 di Indonesia, represi terus meningkat di Papua sehingga menambah banyak orang-orang yang ditahan atas dasar motivasi politik. Tidak adanya ruang berekspresi dan beraspirasi secara bebas di Papua, serta penambahan jumlah tahanan politik tersebut, belum satupun menjadi perhatian para calon legislatif dan calon-calon presiden dalam pemilu 2014.

Saat ini sebanyak 76 orang-orang Papua menjadi tahanan politik di berbagai penjara Papua*. Dalam waktu hanya setahun, sejak April 2013, website orang-orang Papua di balik jeruji telah mencatat penambahan tahanan politik di Papua sebanyak dua kali lipat. Per 31 Maret 2013 sebanyak 40 orang tahanan politik ada dalam penjara Manokwari, Sarmi, Timika, Serui, Abepura, Biak, Wamena, dan Nabire. Per Februari 2014 setidaknya bertambah sebanyak 36 tahanan politik, yang tersebar di berbagai lokasi tahanan kepolisian seperti di Yapen, Jayapura, Puncak Jaya, Polda Papua, dan Sarmi, selain di tempat-tempat yang sama dimana tahanan politik sebelumnya berada.

Hentikan stigma, perbaiki layanan, dan tegakkan HAM

Rakyat Indonesia dan semua lembaga yang mau membuka hati dan pikirannya perlu mengetahui keberadaan tapol, sejarah tapol-napol Papua, yang disiksa, ditolak akses terhadap pendampingan hukum, dipaksa untuk mengaku, dan segala macam bentuk pelanggaran HAM lainnya. Keberadaan para tahanan politik ini tidaklah mesti diingkari seperti pernyataan Menkopolkam Indonesia, Djoko Suyanto bahwa yang ada dalam tahanan di Papua hanyalah para pelaku tindak pidana yang menjalani pembinaan.

Pada diskusi yang diselenggarakan NAPAS terkait keberadaan dan situasi Tapol di Papua, tahun lalu, Dirjen Lapas Kemenkumham, melalui biro komunikasinya Akbar Hadi, menyatakan bahwa pihak Lapas di Papua memiliki prosedur memadai dalam memperlakukan para tahanan. Menurutnya, mereka tidak kenal istilah kategori tapol dan yang lainnya, dan hanya berkewajiban memberi layanan memadai. Namun Akbar Hadi juga mengakui bahwa layanan kesehatan adalah persoalan paling serius di Lapas karena kurangnya dana.

Memang alasan yang klise karena kita tahu dana yang mengalir melalui otsus ataupun UP4B seharusnya bisa dipergunakan untuk memperbaiki layanan. Masalahnya ada pada stigma separatis yang terus dicitrakan oleh pemerintah Indonesia sehingga memperburuk situasi dan kondisi tahanan politik di Papua. Seperti ada kesengajaan membiarkan tahanan politik ini sakit-sakitan, bahkan meninggal tanpa pengobatan.

Sebetulnya pemerintah Indonesia sudah mengesahkan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No.12/2005, termasuk pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5/1998. Namun seluruh kasus makar yang diproses lewat lembaga pengadilan Negara di Papua, tetap saja menggunakan KUHP Nomor 107 dan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951 yang bernuansa pidana. Status para tersangka, maupun mereka yang menjalani masa hukuman di penjara dalam kasus-kasus makar, tak ada bedanya dengan para narapidana lain yang melakukan tindak kriminal lainnya seperti pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Ubah pendekatan

Sudah terbukti bahwa kebijakan apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat di Jakarta dan di Papua tidak menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Papua selama pendekatannya tidak diubah. Pendekatan  yang terus dipertahankan saat ini adalah represi dan anti dialog. Ruang demokrasi untuk berkumpul dan menyatakan pendapat tidak diberikan, bahkan akses untuk pemberitaan dan pemantauan internasional juga dihambat.

Bila pendekatan seperti ini terus yang dipertahankan, maka akan semakin banyak jatuh korban, semakin tinggi angka pelanggaran HAM dan semakin sulit meyakinkan rakyat Papua untuk percaya pada pemerintahan di Indonesia. Sesungguhnya pendekatan seperti inilah yang membuat semakin berkembang kehendak rakyat Papua, khususnya yang merasakan langsung penindasan ini, untuk memisahkan diri.

Tekanan internasional

Dalam hearing dengan Sub Komite HAM Parlemen Eropa, 23 Januari 2014, NAPAS menghimbau dihadapan duta besar Indonesia untuk Uni Eropa agar pemerintah Indonesia mengakui bahwa keadaan HAM di Papua sangat serius. Keberadaan Tapol, tidak adanya kebebasan berkumpul dan berekspresi serta pembatasan akses jurnalis adalah indikator utama.

Sebanyak 16 anggota Parlemen Eropa membuat pernyataan sikap dan rekomendasi kepada CATHERINE ASHTON, pejabat yang bertanggung jawab atas Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, terkait kemendesakan situasi di Papua. Salah satu rekomendasinya terkait keberadaan tahanan politik adalah: menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan semua tahanan politik dan menghentikan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas politik damai dengan tuduhan kriminal seperti pasal makar 106 dalam KUHP.

Tapol Inggris, suatu lembaga yang mendukung demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia menyerukan aksi solidaritas serentak internasional menuntut pembebasan Tapol Papua. Aksi dilakukan tanggal 2 April bersama-sama dengan Amnesty International UK, Survival Internasional dan Free West Papua Campaign di depan Kedubes Indonesia. London Inggris. Napas mendukung seruan ini dengan melakukan dialog dengan Palang Merah Internasional (ICRC) wilayah Indonesia dan Yimor Leste di waktu yang sama. 

Jika kita menghendaki perubahan yang lebih baik di Indonesia, maka wajah Papua harus dibersihkan dari duka, dendam, darah dan air mata. Apa lagi yang kita tunggu? Saatnya semua pihak yang pro perubahan, dan para politisi serta aktivis yang hendak mencalokan diri menjadi anggota legislatif dan presiden, memasukkan agenda ini ke dalam cakrawala pikiran dan program perjuangan mereka:

• Membebaskan semua tahanan politik yang berada di penjara-penjara di Papua serta membuka kembali peluang upaya dialog damai dengan rakyat Papua.
• Menjamin hak-hak tapol, napol terhadap akses kesehatan dan pelayanan hukum.

Jakarta, 2 April 2014

National Papua Solidarity (NAPAS)

Zely Ariane

Koordinator

Aksi NAPAS 16 Mei 2013 di depan istana negara

*Lihat update tahanan politik Papua bulan Februari 2014 di papuabehindbars.org 

Read more »

Lilin Kemanusiaan Papua (LINK-Papua) untuk Wasior-Wamena

 

Lilin Kemanusiaan Papua (LINK-Papua) untuk Wasior-Wamena

Apa itu LinK Papua?

Lilin Kemanusiaan (LINK) Papua adalah aksi solidaritas masyarakat yang cinta kemanusiaan dan perduli Papua secara serentak di berbagai tempat, nasional dan internasional, untuk mengampanyekan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.

LinK Papua dilakukan karena negara mengabaikan kejahatan HAM yang terus terjadi di Papua.

LinK Papua kali ini akan mengonsentrasikan kampanye terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena yang oleh Komisi Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat dan berkasnya sudah diserahkan pada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, namun mandeg/tidak jelas di tengah jalan.

Kapan dan Dimana?

14 Juli 2013 dipilih karena pada tanggal dan bulan yang sama, 9 tahun yang lalu (2004), Komnas HAM telah merampungkan dan menyerahkan berkas Kasus Wasior-Wamena kepada Kejaksaan Agung.

Di Jakarta, LinK Papua akan diselenggarakan di Bunderan Hotel Indonesia dimulai pukul 20.00 WIB.

Mengapa Wasior-Wamena?

Berkas pelangaran HAM Wasior-Wamena adalah hasil penyelidikan tim ad hoc untuk penyelidikan pro justicia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  untuk  peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003 yang terjadi di Propinsi Papua. Tim tersebut, berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, telah menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM berat pada kedua kasus itu.

Namun Kejaksaaan Agung mengembalikan berkas tersebut dengan alasan belum melengkapi dan memenuhi  beberapa syarat formil dan materiil.  Pada 29 Desember 2004, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Komnas HAM tanpa memperdulikan alasan dari Kejagung. Menurut Komnas HAM, wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Karena Komnas HAM tetap pada pendiriannya, dan Kejagung juga tetap pada pendiriannya, akhirnya sampai  hari ini  berkas Kasus Wasior-Wamena seperti masuk kotak dan dilupakan. Mandeg  tak jelas nasibnya. Kejadian ini  telah memberikan impunitas kepada para pelaku dan menjauhkan keadilan bagi para korban.

NAPAS memandang perlu untuk kembali mengingatkan keseriusan dan tanggungjawab negara untuk penegakan HAM  di negeri ini.  Bila penegakan HAM di Papua tidak mengalami kemajuan, maka konflik dan kekerasan akan terus berulang. Penanganan serius kejahatan  kemanusiaan di Papua dapat membuka jalan  untuk mengawali dialog damai untuk mengakhiri konflik.

Apa yang akan dikampanyekan?

• Penuntaskan kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena dengan bersandar pada prinsip keadilan bagi korban.
• Mengutuk kerja Komnas HAM dan Kejagung dalam menangangi kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena, karena pendiaman atas kasus ini akan semakin memperkuat jaring impunitas dan menambah beban sosial korban.
• Penanganan kejahatan kemanusiaan di Papua harus ditindaklanjuti secara nyata dan serius dengan membentuk Pengadilan HAM, sebagai langkah awal membangun komunikasi konstruktif dengan Papua seperti yang dikatakan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono. 

Bentuk dukungan yang diharapkan:

1. Menyebarluaskan ajakan dukungan ini pada semua teman-teman yang perduli kemanusiaan;
2. Menyelenggarakan LinK Papua untuk Wasior-Wamena di berbagai tempat, mendokumentasikan dan menyebarluaskan dokumentasi tersebut untuk perluasan dukungan dan tekanan politik;
3. Hadir pada LinK Papua di tempat masing-masing, membawa lilin solidaritas dan tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
4. Merekomendasikan pihak-pihak yang dapat membantu mensukseskan acara ini pada pihak penyelenggara.
5. Bagi yang belum/tidak bisa hadir di lapangan, dapat menyatakan dukungan dan solidaritasnya melalui berbagai jejaring sosial, melalui foto-foto tuntutan dan bentuk-bentuk pernyataan sikap lainnya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Page fb: National Papua Solidarity, dan twitter @papua_solidarity atau sms

Latar Belakang Kasus

Kasus  pelanggaran HAM di Wasior berawal dari konflik antara masyarakat  yang menuntut ganti rugi  atas hak ulayat yang dirampas oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan.  Dalam aksi  masyarakat pada akhir bulan Maret 2001 tiba-tiba saja “kelompok tidak dikenal bersenjata” menembak mati 3 orang karyawan PT. DMP. Paska penembakan, Polda Papua dengan dukungan Kodam XVII Trikora melakukan“Operasi Tuntas Matoa”.

Operasi ini  telah menyebabkan korban  dikalangan masyarakat sipil.  Berdasarkan laporan Komnas HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (4 kasus); 2. Penyiksaan (39 kasus) termasuk yang menimbulkan kematian (dead in custody); 3. Pemerkosaan (1 kasus); dan 5. Penghilangan secara paksa (5 kasus); 6. Berdasarkan investigasi PBHI, terjadi pengungsian secara paksa, yang menimbulkan kematian dan penyakit; serta 7. Kehilangan dan pengrusakan harta milik.

Kasus indikasi kejahatan HAM di Wamena terkait dengan respon aparat militer atas kasus massa tak dikenal yang membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena pada 4 April 2003. Pembobolan ini telah menewaskankan dua anggota Kodim dan seorang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan atas masyarakat sipil, sehingga menciptakan ketakutan masyarakat Wamena.

Berberdasarkan laporan Komnas HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (2 kasus); 2. Pengusiran penduduk secara paksa yang menimbulkan kematian dan penyakit (10 kasus); 3. Perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang (13 kasus); 4. Penghilangan dan pengrusakan harta milik (58 kasus); 5. Penyiksaan (20 kasus); 6 penembakan (2 kasus); 9 orang  menjadi Narapidana Politik (NAPOL).

Sudah sembilan tahun, berkas Komnas HAM tentang indikasi kejahatan kemanusiaan atas Kasus Wasior-Wamena  yang dilakukan aparat negara tidak pernah mengalami kemajuan. Komitmen Presiden Soesilo Bambang Yudoyono untuk membangun komunikasi konstruktif  untuk solusi damai Papua tidak akan mengalami kemajuan, bila rekomendasi Komnas HAM tentang kejahatan HAM tidak pernah ditindak lanjuti.

Read more »

15 TAHUN: JANGAN LUPAKAN TRAGEDI BIAK BERDARAH

Pada tanggal 6 Juli 1998 di Kota Biak Numfor Papua terjadi peristiwa kejahatan kemanusiaan “Biak Berdarah”. Pada hari itu masyarakat sipil Papua mengadakan aksi damai dalam bentuk doa bersama disertai pengibaran bendera Bintang Kejora. Aksi serupa juga dilakukan di Jayapura, Wamena, Nabire, Serui, Sorong, Fak-fak dan Merauke.

Negara merespon pengibaran bendera itu dengan mengirim aparat gabungan dari TNI dan Polri Kopasus, Brimob Polda Irian Jaya dan Dalmas Polres Biak. Pasukan gabungan ini mengepung dan mmebubarkan aksi damai dengan kekerasan dan penggunaan senjata api. Aksi kekerasan ini menyebabkab 8 warga sipil tewas di tempat, 37 orang luka-luka, 150 orang ditahan dan mengalami penyiksaan.

Menurut laporan Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Els-HAM) Irian Jaya dan Lembaga Gereja (Katholik, GKI di Irian Jaya dan GKII), seminggu setelah tragedi kemanusian telah ditemukan 32 mayat misterius yang terapung di dekat pelabuhan dan 3 orang warga dinyatakan hilang. Laporan temuan korban ini sudah diserahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sudah 15 tahun, tragedi kemanusiaan "Biak Berdarah", namun tidak pernah diproses dengan serius oleh negara. Sepertinya pemerintah berupaya untuk “melupakan” kasus ini dan melanggengkan impunitas.

Dalam rangka menolak lupa dan menuntut keadilan bagi korban "Biak Berdarah", kami dari National Papua Solidarity (Napas), Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) Papua mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segera:

1. Membentuk KPP HAM untuk mengungkapkan fakta kejahatan HAM yg terjadi di Biak
   
2. Membentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM
   
3. Memenuhi hak-hak korban tanpa menunggu keputusan pengadilan HAM tersebut

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerja samanya, kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 6 Juli 2013

    Zely Ariane                                  Haris Azhar                                          Peneas Lokbere

Kordinator Napas                      Kordinator KontraS                              Kordinator BUK Papua

Kontak Person,

Peneas Lokbere (081213075048)

Eli Ramos (081344613286)

Read more »

Hentikan Pelarangan Aksi Damai, Pembubaran Paksa dan Penangkapan Sewenang-wenang Warga Sipil Papua

Press Release Bersama :  

HENTIKAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA,
KAPOLDA PAPUA  HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Hentikan Pelarangan aksi damai, pembubaran paksa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil Papua yang menyampaikan pendapat secara damai.  

Kami mencatat, sejak 30 April sampai 22 Mei 2013, telah terjadi serangkain kekerasan yang massif berupa penembakan, penghilangan paksa, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran paksa massa aksi hingga penangkapan dan penahanan yang disertai dengan penyiksaan dibeberapa tempat; Biak, Sorong, Timika dan Puncak Jaya. Tindakan aparat keamanan ini telah mengakibatkan 3 orang tewas ditembak, 2 orang luka-luka dan 26 orang ditangkap (6 orang telah dibebaskan pada tanggal 22 Mei).  Mereka yang menjadi korban adalah warga sipil biasa yang dituduh anggota OPM, mahasiswa yang melakukan demontrasi menyikapi tindakan refresif aparat keamanan. (lihat lampiran).

Demonstrasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Peduli Penegakkan HAM (SPP HAM) yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2013 di Kota Jayapura dihadapi oleh aparat kepolisian dengan kekerasan. Jauh sebelumnya, pada 30 April dan 1 Mei 2013, aparat keamanan juga bertindak rerpresif terhadap warga sipil yang menewaskan 3 orang di Aimas Kabupaten Sorong dan penangkapan sewenang-wenang warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura.

Aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura (Polresta) kembali membatasi ruang ekspresi bagi warga. Mereka melarang mahasiswa melakukan mimbar bebas, memperingati 15 Tahun reformasi di Indonesia di bundaran (lingkaran) Abepura pada hari Kamis 23 Mei 2013. Selain pelarangan, mereka juga menginterogasi Yason Ngelia, penanggung jawab aksi (mimbar bebas) terkait aksi 13 Mei di depan Kampus Uncen, dia diinterogasi saat ke Kantor Polresta untuk mengecek surat tanda terima pemberitahuan dan atau mengecek surat balasan atas surat pemberitahuan aksi yang mereka ajukan sehari sebelumnya. Penginterogasian ini berlangsung selama 6 jam (12.00-18.00 WIT), tindakan ini dilakukan di luar prosedur hukum yang berlaku.

Terkait peristiwa ini, kami menilai pertama  alasan pihak kepolisian tidak mendasar karena SPP HAM bukan merupakan sebuah organisasi permanen tetapi solidaritas kemanusiaan yang dibentuk oleh aktivis HAM untuk merespon Tragedi 1 Mei yang menewaskan 3 orang warga sipil. Sehingga tidak perlu mendaftar di Kesbangpol. Selain itu, tidak ada landasan hukum bahwa aksi unjuk rasa hanya boleh dilakukan oleh organisasi-organisasi yang terdaftar di Kesbangpol. Diberbagai penjuru Indonesia, selain Papua, ‘aturan’ semacam itu tidak diberlakukan.

Tindakan aparat ini juga telah membatasi hak warga untuk berserikat, berkumpul dan berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi dasar Negara (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1, dan secara khusus diatur juga dalam  UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, terutama pasal 1 dan 2. dan UU no. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi hak-hak sipil politik (pasal 19 dan 21) telah menjamin hak atas kebebasan berekspresi yang dilakukan secara damai oleh setiap warganya dan negara berkewajiban memberikan jaminan atas pemenuhan hak tersebut. Bentuk pengingkaran terhadap pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi diatas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak atas kebebasan berekspresi bagi warga di Papua.

Kedua, pembubaran paksa aksi pada 13 Mei dan penangkapan terhadap 4 orang aktivis HAM merupakan gambaran kecil dari pembungkaman ruang demokrasi oleh pemerintahan yang represif dan menindas. Pembatasan ini bukan pertama kali terjadi tetapi sudah menjadi kebiasaan kepolisian. Hal ini menandakan bahwa ruang demokrasi di Papua berada di titik nol. Realitas demokrasi ini menjadi langkah mundur dari 15 tahun reformasi di Indonesia.

Tindakan kekerasan melalui pembubaran paksa dilakukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Brimobda, Dalmas Polresta dan Polda Papua. Aksi damai itu dibubarkan paksa, persis di depan halte bus Universitas Cendrawasih, Perumnas 3 Waena, sekitar pukul 10.00 WP.  Empat orang ditangkap, seorang diantaranya adalah  Markus Giban (19 thn), mengalami penganiayaan berat, dipukul dengan popor senjata hingga tangan kirinya patah dan  kini sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura. Tiga korban lainnya adalah Victor Yeimo (30 Thn), Penanggung Jawab Aksi;  Marthen Manggaprouw (30 Thn), Penanggung Jawab Aksi; Yongky Ulimpa (23 Thn), Mahasiswa Uncen, peserta aksi; Elly Kobak (17 Thn), peserta aksi.

Tindakan pembubaran paksa dan penangkapan empat aktivis HAM tersebut merupakan gambaran kecil dari upaya pembungkaman ruang demokrasi oleh pemerintahan yang berkarakter refresif, militeristik dan menindas. Fakta menunjukkan bahwa pembatasan seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di Papua, sudah menjadi tradisi institusi Kepolisian Papua. Hal ini menandakan bahwa ruang demokrasi di Papua berada di titik nol. Realitas demokrasi ini menjadi langkah mundur dari 15 Tahun reformasi di Indonesia; Reformasi di Indonesia belum maju jika ruang demokrasi di Papua masih tertutup. Sebab Papua saat ini adalah wajah demokrasi Indonesia, sekaligus wajah pemerintah Indonesia dihadapan rakyat Papua.

Demi menghormati dan memajukan pemenuhan hak asasi manusia, khusunya hak atas berkumpul, berserikat dan berekspresi dan demokrasi di Papua, maka kami (KontraS dan Napas) mendesak kepada:

omisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan National Papua Solidarity (NAPAS) mengecam keras  sejumlah tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Papua.

1. Kompolnas agar memeriksa Kapolda Papua dan Kapolres terkait tindakan pelarangan dan represi terhadap aksi damai 1 dan 13 Mei  2013 di Papua;
2. Kapolri untuk segera menghentikan pelarangan aksi damai, pembubaran paksa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis HAM dan Mahasiswa serta membebaskan warga sipil yang ditahan pada tanggal 13 Mei dan semua warga sipil yang ditangkap terkait peringatan 1 Mei 2013 lalu;
3. Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Luar Negeri agar  memberikan akses masuk pada pelapor khusus PBB sebagai bentuk keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap situasi di Papua, termasuk diantaranya  akses pers dalam dan luar negeri.

Dan dalam rangka pembukaan ruang demokrasi, pemerintah juga harus mencabut semua instrument hukum dan kebijakan yang membelenggu kebebasan berorganisasi, berekspresi, mengemukakan pandangan politik secara damai di Papua.

Jakarta, 23 Mei 2013

NAPAS (Solidaritas Nasional untuk Papua)
KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Read more »

Press Release Bersama 15 TAHUN REFORMASI DI INDONESIA: AKUTNYA REPRESI DAN KEKERASAN NEGARA DI PAPUA

Press Release Bersama

15 TAHUN REFORMASI DI INDONESIA: AKUTNYA REPRESI DAN KEKERASAN NEGARA DI PAPUA

KontraS dan Napas mengecam keras  tindakan pelarangan aksi damai yang dilakukan oleh Kapolda Papua terhadap aksi yang belakangan ini dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua, meski prosedur pemberitahuan atas aksi tersebut sudah dipenuhi oleh para peserta aksi.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh,  alasan pembubaran paksa oleh pihak kepolisian terhadap aksi itu karena tidak ada surat izin melaksanakan demonstrasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa pada hari Rabu, 8 Mei panitia penyelenggara sudah mengajukan surat pemberitahuan bernomor: 00/SP/PAN-SPHAM-UTSN/V/2013. Sayangnya, surat pemberitahuan itu tidak ditanggapi yang kemudian  direspon oleh pihak Polda Papua dengan menolak mengeluarkan surat tanda terima. Alasan mereka yaitu bahwa SPP HAM sebagai organisasi pelaksana aksi tidak memiliki AD/ART dan tidak terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua.

Kami menilai bahwa alasan kepolisian diatas menunjukkan alasan yang tidak logis dan terkesan dibuat-buat.  Hal ini karena SPP HAM hanya sebuah kepanitiaan, bukan merupakan organisasi permanen. Sebagai kepanitiaan yang dibentuk para aktivis HAM dan Demokrasi, tentu SPP HAM  hanya bersifat sementara, sehingga tidak perlu mendaftar di Kesbangpol. SPP HAM hanya sebagai sebuah komite aksi yang bersolidaritas pada sesama rakyat Papua, atas nama kemanusiaan dan keadilan merespon Tragedi Kekerasan Negara pada peringatan 1 Mei lalu. Di sisi lain, dinamika seperti ini banyak ditemui, namun tidak menjadi hambatan bagi kelompok aksi seperti SPP HAM dalam menyuarakan hak atas kebebasan berekspresinya.

Tindakan pelarangan oleh Kapolda Papua merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi  yang diusung dan dijamin pemenuhannya oleh standar Hak asasi Manusia internasional. UUD 1945 sebagai aturan tertinggi (Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1),   UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Pasal 1 dan 2) dan UU no. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi hak-hak sipil politik (pasal 19 dan 21) telah menjamin hak atas kebebasan berekspresi yang dilakukan secara damai oleh setiap warganya dan negara berkewajiban memberikan jaminan atas pemenuhan hak tersebut. Bentuk pengingkaran terhadap pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi diatas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak atas kebebasan berekspresi bagi warga di Papua.

Pemerintah Indonesia saat ini adalah pemerintah yang terbentuk setelah ruang-ruang demokrasi di seantero Indonesia dibuka oleh unsur-unsur kekuatan demokratik yang bergerak menggulingkan rejim kapitalisti-militeristik Orde Baru. SBY-Boediono rejim di era reformasi dan diusung oleh partai bertajuk demokrasi. Tapi kenapa di saat seluruh wilayah Indonesia bisa lebih banyak menghirup kebebasan berdemokrasi, di tanah Papua justru ketertutupan ruang ekpresi politik dan trauma kekerasan masa lalu masih menjadi kawan kekinian.

Sementara itu, fakta dilapangan menunjukkan aksi damai yang dilakukan kemudian juga direspon oleh pihak kepolisian dengan tindakan militeristik. Demonstrasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Peduli Penegakkan HAM (SPP HAM) yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2013 di Kota Jayapura dihadapi oleh aparat kepolisian dengan kekerasan. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 08.30 waktu Papua (WP) dengan titik kumpul di  depan Kampus Universitas Cendrawasih (Uncen) Waena, Kampus Uncen Abepura, depan taman Budaya Expo Waena, dan Distrik Heram itu digelar untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tewasnya 3 orang warga sipil di Aimas Kabupaten Sorong serta penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika juga Jayapura pada 30 April dan 1 Mei 2013. 

Tindakan kekerasan melalui pembubaran paksa dilakukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Brimobda, Dalmas Polresta dan Polda Papua. Aksi damai itu dibubarkan paksa, persis di depan halte bus Universitas Cendrawasih, Perumnas 3 Waena, sekitar pukul 10.00 WP.  Empat orang ditangkap, seorang diantaranya adalah  Markus Giban (19 thn), alami penganiayaan berat, dipukul dengan popor senjata hingga tangan kirinya patah dan  kini sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura. Tiga korban lainnya adalah Victor Yeimo (30 Thn), Penanggung Jawab Aksi;  Marthen Manggaprouw (30 Thn), Penanggung Jawab Aksi; Yongky Ulimpa (23 Thn),  Mahasiswa Uncen, peserta aksi; Elly Kobak (17 Thn), peserta aksi.

Tindakan pembubaran paksa dan penangkapan empat aktivis HAM tersebut merupakan gambaran kecil dari upaya pembungkaman ruang demokrasi oleh pemerintahan yang berkarakter refresif, militeristik dan menindas. Fakta menunjukkan bahwa pembatasan seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di Papua, sudah menjadi tradisi institusi Kepolisian Papua. Hal ini menandakan bahwa ruang demokrasi di Papua berada di titik nol. Realitas demokrasi ini menjadi langkah mundur dari 15 Tahun reformasi di Indonesia; Reformasi di Indonesia belum maju jika ruang demokrasi di Papua masih tertutup. Sebab Papua saat ini adalah wajah demokrasi Indonesia, sekaligus wajah pemerintah Indonesia dihadapan rakyat Papua.

Demi menghormati dan memajukan pemenuhan hak asasi manusia, khusunya hak atas berkumpul, berserikat dan berekspresi dan demokrasi di Papua, maka kami (KontraS dan Napas) mendesak kepada:

    Kapolri untuk segera menghentikan pelarangan aksi damai, pembubaran paksa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis HAM dan Mahasiswa serta membebaskan 4 orang warga sipil yang ditahan pada tanggal 13 Mei dan semua warga sipil yang ditangkap terkait peringatan 1 Mei 2013 lalu;

    Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Luar Negeri untuk  memberikan akses masuk pada pelapor khusus PBB sebagai bentuk keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap situasi di Papua, termasuk diantaranya  akses pers dalam dan luar negeri.

    Dalam rangka pembukaan ruang demokrasi, pemerintah juga harus mencabut semua instrument hukum dan kebijakan yang membelenggu kebebasan berorganisasi, berekspresi, mengemukakan pandangan politik secara damai di Papua.

Jakarta, 14 Mei 2013

KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

NAPAS (Solidaritas Nasional untuk Papua)

Read more »

Hadiah 15 Tahun Reformasi, Di Papua: Semakin Tinggi Represi, Semakin Banyak Dipaksa Masuk Jeruji

Hadiah 15 Tahun Reformasi Indonesia.
Di Papua: Semakin Tinggi Represi, Semakin Banyak Dipaksa Masuk Jeruji

Solidaritas Peduli Penegakkan HAM (SPP HAM) melakukan aksi pada hari ini di Kota Jayapura. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pertanggung jawaban negara atas tewasnya 3 orang warga sipil di Aimas Kabupaten Sorong dan penangkapan seweng-wenang terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura pada 30 April dan 1 Mei 2013. Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 08.30 Waktu Papua (WP) di depan Kampus Universitas Cendrawasih (Uncen) Waena dan Kampus Uncen Abepura serta di depan taman Budaya Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Aksi tersebut dibubarkan paksa oleh Aparat Kepolisian (Brimob dan Dalmas Polresta dan Polda Papua) dan menangkap 4 orang massa aksi, selain itu mereka juga menyiksa seorang MahasiswaUncen. Aksi penangkapan dan penyiksaan ini terjadi  di depan halte bus Universitas Cendrawasih Perumnas 3 Waena Jayapura pada hari ini (13 Mei 2013) sekitar pukul 10.00 WP. 

Nama-nama empat orang  yang ditahan dan seorang yang disiksa adalah sebagai berikut:

1. Victor Yeimo 30 Thn (Penanggung JawabAksi), 
2. Marthen Manggaprouw 30 Thn (Penanggung Jawab Aksi), 
3. Yongky Ulimpa 23 Thn Mahasiswa Uncen (Peserta Aksi), 
4. Elly Kobak 17 Thn (Peserta Aksi) 
5. MarkusGiban Mahasiwa Uncen 19 Th (dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri)sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura.

Mereka dibubarkan paksa dengan alasan bahwa aksi tersebut tidak ada surat izin dari kepolisian. Sebelumnya pada Rabu 8 Mei panitia aksi Solidaritas Peduli Penegakkan HAM telah mengajukan surat pemberitahuan aksi damai (Surat bernomor 00/SP/PAN-SPHAM-UTSN/V/2013) kepada Polda Papua namun ditolak dengan alasan Solidaritas Kemanusiann tidak memiliki AD/ART dan terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Papua.

Kami menilai alasan ini tidak mendasar karena SPP HAM bukan merupakan organisasi permanen tetapi sebuah wadah solidaritas kemanusiaan yang dibentuk oleh masyarakat dan aktivis HAM untuk merespon Tragedi 1 Mei yang menewaskan 3 orang warga sipil, sehingga tidak perlu mendaftar di Kesbangpol. Aksi aparat ini juga telah membatasi hak warga untuk berserikat, berkumpul dan berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi dasar Negara (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1, dan secara khusus diatur juga dalam  UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, terutama pasal 1 dan 2).

Pembubaran paksa aksi pada hari ini dan penangkapan terhadap 4 orang aktivis HAM merupakan gamabaran kecil dari pembungkaman ruang demokrasi oleh pemerintahan yang refresif dan menindas. Pembatasan ini bukan baru pertama kali terjadi tetapi sudah menjadi kebiasaan kepolisian Indonesia di Papua sekian kalinya. Hal ini menandakan bahwa ruang demokrasi di Papua berada di titik nol. Realitas demokrasi ini menjadi langkah mundur dari 15 Tahun reformasi di Indonesia; Reformasi di Indonesia belum maju jika di Papua masih tertutup ruang demokrasi.

Untuk menghormati hak asasi manusia dan pemajuan demokrasi di Papua serta Indonesia maka kami National Papua Solidarity (Napas) mendesak dan menuntut kepada Pemerintah untuk:

1. Hentikan pembubaran paksa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis HAM dan Mahasiswa.
2. Bebaskan penangkapan atas 4 orang Warga Sipi.
3. Buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat dan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

                                                            Jakarta, 13 Mei 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hal      : Laporan singkat Pemantauan Aksi 13 Mei2013 di Jayapura

Solidaritas Peduli Penegakkan HAM (SPP HAM) (selanjutnya disebut SPP HAM ) melakukan aksi di Kota Madya Jayapura Ibu Kota Provinsi Papua pada hari ini (13 Mei 2013). Aksi dimulai pada pukul 08.30 WP (Waktu Papua) di tiga tempat yang berbeda yakni di depan kampus Universitas Cendrawasih Perumnas 3 Waena, Expo Budaya Waena dan Depan Gedung Administrasi Universitas Cendrawasih Abepura. Konsentrasi masa aksi berada di tiga tempat itu dan rencananya akan melakukan long march ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berada kurang lebih 4 KM dari Kampus Universitas Cendrawasih Waena Jayapura. Aksi ini bertujuan untuk mendesak dan meminta kepada Pemerintah untuk menuntaskan kasus penembakan dan penangkapan warga sipil Papua pada 30 dan 1 Mei 2013 lalu di Kota Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura. Sasaran aksi yang hendak dituju adalah KantorMajelis Rakyat Papua (MRP).

Aksi SPP HAM tersebut, dibubarkan paksa oleh aparat Kepolisian (Brimob dan Dalmas) Polresta dan Polda Papua pada pukul 10.00 WP. Selain dibubarkan paksa, mereka (aparatkepolisian ) juga menangkap 4 orang pimpinan aksi di depan Halte Bus UncenWaena. Nama dan peran emapat orang yang ditangkap adalah sebagai berikut:

1. VictorYeimo 30 Thn (Penanggung Jawab Aksi)
2. Marthen Manggaprouw 30 Thn (Penanggung Jawab Aksi)
3. Yongky Ulimpa 23 Thn Mahasiswa Uncen (Peserta Aksi)
4. Elly Kobak 17 Thn (Peserta Aksi)
5. Markus Giban, Mahasiwa Uncen, 19 Th (dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri)sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura.

Menurut kepolisian aksi dibubarkan paksa karena tidak ada surat tanda terima dari Kepolisian dan juga organisasi solidaritas tidak terdaftar di Kesbangkpol. Penolakan itu disampaikan melalui surat kepolisian bernomor (B/39/V/2013/ Dit Intelkam) yang ditujukan kepada Victor Yeimo, pada 10 Mei 2013. Surat Intelkam Polda Papua tersebut sebagai balasan atas surat pemberitahuan aksi yang disampaikan SPP HAM pada tanggal 8 Mei 2013.

Alat-alat yang dibawa Aparat Kepolisian saat Aksi:

1. 2 Buah Mobil Brakuda
2. 1 Buah panser
3. 18 buah Truk Polisi
4. Senjata dan gas air mata

Rangkaian kekerasan, teror, intimidasi, pembunuhan oleh aparat akibat paranoidnya negara atas ekspresi rakyat Papua, telah menjadi bukti, bahwa rezim hari ini dibawah naungan SBY, gagal menjalankan amanat reformasi.

Untuk itu, solidaritas tanpa batas dari seluruh kalangan pro demokrasi sangat diperlukan, dengan cara memberi kecaman kepada Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian 0811950376 dan Kepala Intelkam Bambang di 082198036771.

Viva Papua, rakyat bersatu tak bisa dikalahakan !

Read more »

Protes atas penembakan, penangkapan dan represi terhadap aksi damai 1 Mei di Papua

Pernyataan Sikap Bersama

Kami mengecam pelarangan penyelenggaraan demonstrasi memperingati 50 tahun penyerahan administrasi West New Guinea(sekarang Papua) dari UNTEA ke Indonesia, pada 1 Mei 2013 lalu oleh Polda Papua dan Gubernur Papua. Pelarangan ini telah melanggar hak kebebasan berkumpul dan berekspresi seperti yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU 12/2005 tentang Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 19 (hak atas kebebasan berpendapat) dan pasal 21 (hak berkumpul).

Pelarangan ini juga menunjukkan sikap reaksioner, paranoid, sekaligus diskriminatif pemerintah RI yang membatasi hak sipil dan politik rakyat Papua dan memonopoli intepretasi sejarah sesuai kepentingan kekuasaan Negara, bukan kepentingan seluruh rakyat Papua.

Pada tanggal 30 April, di Distrik Aimas Kabupaten Sorong,rencana kegiatan perayaan 1 Mei di depan rumah salah seorang warga dengan berdoa dihentikan dengan tembakan, lebih kurang dari jarak 20M, oleh satuanaparat berkendaraan Avansa dan L200. Tindakan inilah yang memicu kemarahan warga, hingga mendatangi kendaraan tersebut. Di saat itu pula tembakan memberondong warga selama 20 menit yang menyebabkan kematian 2 warga dan 8 lainnya ditangkap. Pada 1 Mei, di Jayapura, aksi damai dan rencana doa di MakamTheys digagalkan aparat, sempat terjadi upaya penangkapan, namun berhasil melarikan diri. Di Biak, satu orang dikabarkan ditembak karena mengibarkan bendera bintang kejora di depan kantor Diklat Kab. Biak Numfor. Di Timika setidaknya 15 orang ditangkap karena aksi pengibaran bendera.

Korban dari pelarangan aksi damai 1 Mei yang bermuara pada tindakan represi dan teror tersebut adalah

1. 2 orang meninggal di Sorong dan 1 orang ditembak di Biak—kondisi terakhir belum diketahui;
2. Korban luka masih dirawat di rumah sakit setidaknya sebanyak 5 orang;  
3. Hingga saat ini setidaknya tercatat 23 orang ditahan di Sorong, Jayapura dan Timika;
4. Pembubaran paksa, represi, dan ancaman aparat melalui tembakan senjata terhadap aksi damai terjadi di hampir seluruh tempat (di Sorong, Manokwari, Jayapura, Biak, Fakfak dan Timika) dimana aksi pengibaran bendera maupun doa bersama oleh warga yang memperingati hari 1 Mei dilakukan. Sementara aksi dan konvoi yang dilakukan para pendukung integrasi tidak mendapatkan represi.

Berdasarkan situasi di atas, kami, dari berbagai elemen prosolidaritas dan solusi damai Papua, menyatakan sikap PROTES terhadap berbagaitindakan pemerintah dan aparat keamanan yang sudah melanggar hak-hak demokratik rakyat Papua yang paling mendasar: berkumpul dan berekspresi yang sudah dijamin oleh UUD 1945 dan UU 12/2005.

Pengibaran bendera yang dijadikan dalih bagi pelarangan demonstrasi sesungguhnya tidak beralasan karena represi dan penembakan yang dilakukan pada acara peringatan 1 Mei tidak melulu terkait bendera. Kambing hitambintang kejora adalah politik pemerintah SBY yang menurut kami paranoid dananti demokrasi. Seperti yang harus kita ingat, mantan Presiden Indonesia Gusdur,pada 1 Januari tahun 2000, justru memberikan hak rakyat Papua untuk mengibarkan bendera bintang kejora sebagai ekspresi kebudayaan masyarakat.

Perhatian dan pengecaman terhadap represi,penangkapan dan respon berlebihan aparat keamanan terhadap persiapan dan respon masyarakat sejak 30 April menuju 1 Mei juga telah dikeluarkan oleh KomisionerHAM PBB, Navi Pillay, pada Kamis (2/5) lalu. Ia mengatakan sejak bulan Mei 2012, PBB telah menerima 26 laporan pelanggaran HAM, termasuk 45 pembunuhan dan 27 kasus penyiksaan. HukumHAM Internasional meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi yang adil, cepat, terhadap berbagai pembunuhan dan mengadili para pelakunya.

Berbagai tindakan kekerasan Negara ini sudah pasti akan semakin merugikan proses dan kemungkinan pembangunan solusi damaibagi konflik di Papua, ditengah-tengah sodoran pemerintah pusat atas Otonomi Plus.  

Selama tidak ada jaminan atas hak demokratik rakyat di Papua untuk berkumpul dan berekspresi, selama itu pula berbagai kebijakan baru dari pemerintahan pusat tidak bisa menjadi penyelesaian dan hanya menguntungkan parapenguasa.

Dalam kesempatan ini kami menyatakan agar:

1. Dilakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa penembakan, penangkapan dan represi yang terjadi dari 30 April-1 Mei 2013;menangkap dan mengadili pelaku penembakan di Distrik Aimas, Sorong.
2. Para aktivis yang saat ini masih ditangkap segera dibebaskan;
3. Mencabut PP 77 tahun 2007 tentang lambangdaerah yang selama ini digunakan untuk menstigmatisasi rakyat Papua sebagai separatis,memenjarakan rakyat atas tuduhan makar, mengganggu keamanan, dlsb.
4. Pemerintah pusat segera menghentikan pendekatan represi dan stigmatisasi separatis terhadap rakyat Papua.
5. Peringatan 1 Mei, yaitu penyerahan administrasi Papua keIndonesia oleh UNTEA pada tahun 1963, harus mulai dijadikan momentum bagi pelurusan sejarah melalui dialog-dialog demokratik  dengan mendengarkan keragaman perspektif  diluar kerangka sejarah dominan, bukan melalui pelarangan, penembakan, penangkapan, teror dan represi.

Jakarta,4 Mei 2013

National Papua Solidarity (NAPAS),  

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan(KONTRAS) , 

Sekretariat Bersama (SEKBER Buruh), 

Politik Rakyat, 

Perempuan Mahardhika, 

Forum Mahasiswa Demokrasi (FORMAD), 

KPO-Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP), 

Yayasan Pusaka

Read more »

Pesan Satu Mei dari Papua

National Papua Solidarity (NAPAS) mengucapkan selamat hari buruh sedunia, 1 Mei 2013, kepada seluruh kaum pekerja Indonesia, Papua dan dunia. Mayday kali ini adalah berkah bagi seluruh kaum pekerja Indonesia yang tetap melawan di tengah situasi serangan balik negara dalam bentuk penangguhan upah, kriminalisasi, ancaman PHK dan relokasi. Diluar semua itu, kawan-kawan buruh tetap tegak melawan membela hak-haknya yang dirampas. Kaum buruh Indonesia juga telah menunjukkan solidaritasnya terhadap pemogokan 8000-an buruh PT.Freeport di Timika, Papua, akhir tahun 2011 lalu. Walaupun tuntutan tidak berhasil sepenuhnya dimenangkan, dan penembakan terhadap salah seorang pekerja, Petrus Ayamseba, tak kunjung diselidiki sampai sekarang, namun solidaritas yang demikian adalah kekuatan yang harus terus kita pelihara.

Seperti halnya kawan-kawan buruh di Indonesia, buruh Papua juga mengalami penindasan yang sama. Dengan harga kebutuhan hidup yang sangat tinggi—sebagai contoh harga BBM saja bisa mencapai Rp.30.000/liter, upah minimum sebesar 1,710 juta rupiah tentu saja tidak cukup. Menurut data pemerintahan daerah Papua Barat sebanyak 70% dari 384.092 angkatan kerja masuk dalam hubungan kerja upahan, sementara data angkatan kerja terbaru Propinsi Papua tidak tersedia. Dari sekitar 3,6 juta total penduduk keduaPropinsi Papua, penduduk asli Papua semakin tergerus hingga tinggal 1,7 saja.Sebesar 400.000-an ribu Kepala Keluarga hidup di bawah garis kemiskinan—dan mayoritas adalah masyarakat asli Papua. Artinya, yang membedakan kaum buruh dan rakyat Papua dengan Indonesia adalah terjadinya diskriminasi yang sistematis terhadap para penduduk asli dalam hal akses kerja, upah, kondisi kerja, dst.

Papua adalah provinsi yang paling terakhir menjadi bagian Indonesia. Ia memiliki sejarah politik yang khusus, yang berbeda dengan propinsi-propinsi lain. Di tanah Papua, 1 Mei sebagai hari buruh sedunia belum diperingati dengan akbar seperti yang di lakukan kaum buruh Indonesia. Tetapi rakyat Papua juga memperingati 1 Mei sebagai hari bersejarah bagi nasib rakyat Papua. 1 Mei 1963 bagi orang Papua adalah awal bagi penderitaan panjang sejak secara administrasi diserahkan oleh PBB ke Indonesia tanpa melibatkan dan menanyakan kehendak rakyat Papua. Padahal secara sosiologis dan psikologis rakyat Papua berbeda sejarah dengan rakyat di nusantara. Masa depan rakyat Papua hingga saat ini selalu ditentukan oleh para elit penjajah dan pemodal di Belanda, Amerika Serikat, Inggris, maupun Indonesia. Sejak saat itu, sudah lebih dari 100.000-an ribu manusia Papua dibunuh.

Jadikan 1 Mei wujud penyatuan kekuatan rakyat yang berlawan

Ketika kita di Jakarta dapat memperingati 1 Mei dengan relatif aman, kawan-kawan di Papua saat ini dilarang berekspresi untuk menunjukkan sikap mereka terhadap 1 Mei oleh Kapolda. Ini juga menunjukkan sikap reaksioner, paranoid, sekaligus diskriminatif pemerintah RI terhadap hak sipil dan politik rakyat Papua. Tindakan ini akan semakin merugikan proses dan kemungkinan pembangunan solusi damai bagi Papua. Selain itu pelarangan terhadap 1 Mei menunjukan posisi pemerintah yang secara sepihak mengintepretasi sejarah sesuai kepentingan kekuasaan bukan kepentingan seluruh rakyat Papua.

Dalam kesempatan ini, NAPAS berkehendak untuk mulai memperkenalkan kepada kawan-kawan buruh sekalian persoalan-persoalan utama yang dihadapi oleh rakyat Papua pada umumnya, dan kaum pekerjanya, baik pekerja di perusahaan-perusahaan maupun yang bekerja mengolah tanah-kebunnya. Persoalan itu adalah: memori penindasan sejarah, hak-hak kesejahteraan, penyingkiran atau diskriminasi masyarakat asli, dan kekerasan militer yang tak berkesudahan.

Dalam kesempatan ini, NAPAS sekaligus akan memulai kampanye Satu Papua. Kenapa Satu Papua? Selain persoalan berkepanjangan di Papua yang bermula dari 1 Mei 1963 ketika UNTEA menyerahkan Papua ke Indonesia, peluncuran Satu Papua bermakna lebih luas dari itu. Setelah 50 tahun hingga hari ini rakyat Papua terus dipecah belah oleh berbagai kebijakan politik Jakarta—otonomi khusus dan pemekaran adalah yang paling utama; yang membuat tak ada persatuan dan solidaritas antar sesama rakyat yang tertindas. Satu Papua juga bermakna penyatuan perjuangan untuk pembebasan di Papua, solidaritas antar rakyat di nusantara, dan agar setiap tanggal 1 diperingati sebagai ajang ekspresi penyatuan kekuatan rakyat Papua.

1 Mei 2013 ini adalah awal bagi solidaritas antar rakyat pekerja di seluruh Papua dan di seluruh Indonesia.

Saatnya kita mulai.

Satu Papua Satu perjuangan: Pembebasan Rakyat Tertindas

National Papua Solidarity (NAPAS)

Read more »

NAPAS Mengecam Pelarangan Peringatan 50 Tahun pemindahan administrasi West Papua Guinea dari UNTEA ke Indonesia pada 1 Mei 1963

No. 19/NAPAS/stat/eks /IV/13

NAPAS Mengecam Pelarangan Peringatan 50 Tahun pemindahan administrasi West Papua Guinea dari UNTEA ke Indonesia pada 1 Mei 1963

National Papua Solidarity (NAPAS) mengecam keputusan pelarangan Polda Papua terkait rencana penyelenggaraan demonstrasi di Papua memperingati 50 tahun penyerahan administrasi West New Guinea (sekarang Papua) dari UNTEA ke Indonesia, 1 Mei 2013. Keputusan Polda tersebut, yang juga secara eksplisit didukung oleh Gubernur Papua, melanggar hak kebebasan berkumpul dan berekspresi seperti yang dilindungi oleh UUD 1945. Pelarangan ini juga menunjukkan sikap reaksioner, paranoid, sekaligus diskriminatif pemerintah RI yang membatasi hak sipil dan politik rakyat Papua. Lebih jauh lagi, keputusan ini akan semakin merugikan proses dan kemungkinan pembangunan solusi damai bagi konflik Papua. Selain itu pelarangan terhadap 50 tahun peringatan 1 Mei menunjukan posisi pemerintah Indonesia yang memonopoli intepretasi sejarah sesuai kepentingan kekuasaan negara bukan kepentingan seluruh rakyat Papua.


Sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement), Belanda menyerahkan administrasi  wilayah New Guinea Barat ke suatu badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang kemudian diserahkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Empat poin Perjanjian New York (New York Agreement) yang hendak kami garisbawahi pada peringatan 50 tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan tersebut terbatas pada “tanggung jawab administrasi seluruhnya”, bukan penyerahan kedaulatan (Pasal XIV);
2. Selama periode transisi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan “intensifikasi terhadap pendidikan rakyat, memberantas buta huruf, dan pemajuan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan” (Pasal XV) ;
3. Di akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB, diselenggarakan the act of free choice akan bagi rakyat Papua untuk menentukan status politiknya “apakah mereka hendak tetap bersama Indonesia atau mereka memutuskan ikatan mereka dengan Indonesia (Pasal XVIII);
4.  Indonesia “akan menghormati komitmen tersebut” (Pasal XXII paragraf 3) untuk menjamin sepenuhnya hak rakyat Papua, termasuk hak-hak atas kebebasan pendapat dan kebebasan berkumpul dan melakukan pergerakan (Artikel XII paragaf 1).

Merefleksikan momentum historis dalam sejarah Papua ini, kami dengan menyesak menggarisbawahi fakta bahwa rakyat Papua tidak pernah diundang untuk berpartisipasi dalam proses formulasi dan implementasi Perjanjian New York baik oleh Belanda, Indonesia, maupun PBB. Kami mempertanyakan sejauh mana pemerintah Indonesia memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan pendidikan berkualitas, kesehatan dan layanan publik lainnya seperti yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut. Lebih jauh lagi, hak-hak rakyat Papua untuk kebebasan berpendapat, berkumpul dan melakukan pergerakan tidak sepenuhnya dijamin dan dilindungi seperti yang dicatat oleh berbagai laporan sejarah diseputar periode transisi ini.

Ketika Gubernur Papua maupun Kapolda Papua  sengaja melarang semua aktivitas rakyat Papua yang hendak memperingati momentum historis ini, sejarah mengulang dirinya. Hak rakyat Papua atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan bergerak tidak dijamin dan dilindungi di masa itu hingga sekarang. Oleh karena itu, kami mempertanyakan baik pemerintah daerah di Papua maupun pemerintah nasional Indonesia: apakah rakyat Papua diperlakukan sebagai warga negara atau hanya penduduk.

Terlepas dari pelarangan itu, di Jakarta, NAPAS berencana menggelar Malam Budaya “Satu Papua Satu Perjuangan” untuk memperingati peristiwa ini. Kita semua tahu bahwa penindasan terhadap memori sejarah masa lalu tak saja melanggar hak-hak kita dan kebebasan tetapi yang lebih penting, keberadaan kita. Laporan-laporan historis telah menunjukkan bahwa konflik Papua dan yang terus berlanjuta sampai saat ini berakar pada tanggal yang paling bersejarah, 1 May 1963, ketika UNTEA menyerahkan Papua pada Indonesia. Namun peluncuran Satu Papua bermakna lebih luas dari itu. Setelah 50 tahun hingga hari ini rakyat Papua telah dipecah belah, tidak terbangun persatuan dan solidaritas antar sesama rakyat yang tertindas. Menyadari kenyataan ini, malam budaya 1 Mei nanti bagi NAPAS suatu kesempatan untuk refleksi bagaimana menyatukan perjuangan untuk pembebasan di Papua, dan solidaritas antar rakyat di nusantara, sekaligus  agar setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai haripenyatuan kekuatan rakyat Papua.

Zely Ariane,

Kordinator NAPAS
(Mobile +62-8158126673)

Read more »