National Papua Solidarity (NAPAS) mengucapkan selamat hari buruh sedunia, 1 Mei 2013, kepada seluruh kaum pekerja Indonesia, Papua dan dunia. Mayday kali ini adalah berkah bagi seluruh kaum pekerja Indonesia yang tetap melawan di tengah situasi serangan balik negara dalam bentuk penangguhan upah, kriminalisasi, ancaman PHK dan relokasi. Diluar semua itu, kawan-kawan buruh tetap tegak melawan membela hak-haknya yang dirampas. Kaum buruh Indonesia juga telah menunjukkan solidaritasnya terhadap pemogokan 8000-an buruh PT.Freeport di Timika, Papua, akhir tahun 2011 lalu. Walaupun tuntutan tidak berhasil sepenuhnya dimenangkan, dan penembakan terhadap salah seorang pekerja, Petrus Ayamseba, tak kunjung diselidiki sampai sekarang, namun solidaritas yang demikian adalah kekuatan yang harus terus kita pelihara.
Seperti halnya kawan-kawan buruh di Indonesia, buruh Papua juga mengalami penindasan yang sama. Dengan harga kebutuhan hidup yang sangat tinggi—sebagai contoh harga BBM saja bisa mencapai Rp.30.000/liter, upah minimum sebesar 1,710 juta rupiah tentu saja tidak cukup. Menurut data pemerintahan daerah Papua Barat sebanyak 70% dari 384.092 angkatan kerja masuk dalam hubungan kerja upahan, sementara data angkatan kerja terbaru Propinsi Papua tidak tersedia. Dari sekitar 3,6 juta total penduduk keduaPropinsi Papua, penduduk asli Papua semakin tergerus hingga tinggal 1,7 saja.Sebesar 400.000-an ribu Kepala Keluarga hidup di bawah garis kemiskinan—dan mayoritas adalah masyarakat asli Papua. Artinya, yang membedakan kaum buruh dan rakyat Papua dengan Indonesia adalah terjadinya diskriminasi yang sistematis terhadap para penduduk asli dalam hal akses kerja, upah, kondisi kerja, dst.
Papua adalah provinsi yang paling terakhir menjadi bagian Indonesia. Ia memiliki sejarah politik yang khusus, yang berbeda dengan propinsi-propinsi lain. Di tanah Papua, 1 Mei sebagai hari buruh sedunia belum diperingati dengan akbar seperti yang di lakukan kaum buruh Indonesia. Tetapi rakyat Papua juga memperingati 1 Mei sebagai hari bersejarah bagi nasib rakyat Papua. 1 Mei 1963 bagi orang Papua adalah awal bagi penderitaan panjang sejak secara administrasi diserahkan oleh PBB ke Indonesia tanpa melibatkan dan menanyakan kehendak rakyat Papua. Padahal secara sosiologis dan psikologis rakyat Papua berbeda sejarah dengan rakyat di nusantara. Masa depan rakyat Papua hingga saat ini selalu ditentukan oleh para elit penjajah dan pemodal di Belanda, Amerika Serikat, Inggris, maupun Indonesia. Sejak saat itu, sudah lebih dari 100.000-an ribu manusia Papua dibunuh.
Jadikan 1 Mei wujud penyatuan kekuatan rakyat yang berlawan
Ketika kita di Jakarta dapat memperingati 1 Mei dengan relatif aman, kawan-kawan di Papua saat ini dilarang berekspresi untuk menunjukkan sikap mereka terhadap 1 Mei oleh Kapolda. Ini juga menunjukkan sikap reaksioner, paranoid, sekaligus diskriminatif pemerintah RI terhadap hak sipil dan politik rakyat Papua. Tindakan ini akan semakin merugikan proses dan kemungkinan pembangunan solusi damai bagi Papua. Selain itu pelarangan terhadap 1 Mei menunjukan posisi pemerintah yang secara sepihak mengintepretasi sejarah sesuai kepentingan kekuasaan bukan kepentingan seluruh rakyat Papua.
Dalam kesempatan ini, NAPAS berkehendak untuk mulai memperkenalkan kepada kawan-kawan buruh sekalian persoalan-persoalan utama yang dihadapi oleh rakyat Papua pada umumnya, dan kaum pekerjanya, baik pekerja di perusahaan-perusahaan maupun yang bekerja mengolah tanah-kebunnya. Persoalan itu adalah: memori penindasan sejarah, hak-hak kesejahteraan, penyingkiran atau diskriminasi masyarakat asli, dan kekerasan militer yang tak berkesudahan.
Dalam kesempatan ini, NAPAS sekaligus akan memulai kampanye Satu Papua. Kenapa Satu Papua? Selain persoalan berkepanjangan di Papua yang bermula dari 1 Mei 1963 ketika UNTEA menyerahkan Papua ke Indonesia, peluncuran Satu Papua bermakna lebih luas dari itu. Setelah 50 tahun hingga hari ini rakyat Papua terus dipecah belah oleh berbagai kebijakan politik Jakarta—otonomi khusus dan pemekaran adalah yang paling utama; yang membuat tak ada persatuan dan solidaritas antar sesama rakyat yang tertindas. Satu Papua juga bermakna penyatuan perjuangan untuk pembebasan di Papua, solidaritas antar rakyat di nusantara, dan agar setiap tanggal 1 diperingati sebagai ajang ekspresi penyatuan kekuatan rakyat Papua.
Seperti halnya kawan-kawan buruh di Indonesia, buruh Papua juga mengalami penindasan yang sama. Dengan harga kebutuhan hidup yang sangat tinggi—sebagai contoh harga BBM saja bisa mencapai Rp.30.000/liter, upah minimum sebesar 1,710 juta rupiah tentu saja tidak cukup. Menurut data pemerintahan daerah Papua Barat sebanyak 70% dari 384.092 angkatan kerja masuk dalam hubungan kerja upahan, sementara data angkatan kerja terbaru Propinsi Papua tidak tersedia. Dari sekitar 3,6 juta total penduduk keduaPropinsi Papua, penduduk asli Papua semakin tergerus hingga tinggal 1,7 saja.Sebesar 400.000-an ribu Kepala Keluarga hidup di bawah garis kemiskinan—dan mayoritas adalah masyarakat asli Papua. Artinya, yang membedakan kaum buruh dan rakyat Papua dengan Indonesia adalah terjadinya diskriminasi yang sistematis terhadap para penduduk asli dalam hal akses kerja, upah, kondisi kerja, dst.
Papua adalah provinsi yang paling terakhir menjadi bagian Indonesia. Ia memiliki sejarah politik yang khusus, yang berbeda dengan propinsi-propinsi lain. Di tanah Papua, 1 Mei sebagai hari buruh sedunia belum diperingati dengan akbar seperti yang di lakukan kaum buruh Indonesia. Tetapi rakyat Papua juga memperingati 1 Mei sebagai hari bersejarah bagi nasib rakyat Papua. 1 Mei 1963 bagi orang Papua adalah awal bagi penderitaan panjang sejak secara administrasi diserahkan oleh PBB ke Indonesia tanpa melibatkan dan menanyakan kehendak rakyat Papua. Padahal secara sosiologis dan psikologis rakyat Papua berbeda sejarah dengan rakyat di nusantara. Masa depan rakyat Papua hingga saat ini selalu ditentukan oleh para elit penjajah dan pemodal di Belanda, Amerika Serikat, Inggris, maupun Indonesia. Sejak saat itu, sudah lebih dari 100.000-an ribu manusia Papua dibunuh.
Jadikan 1 Mei wujud penyatuan kekuatan rakyat yang berlawan
Ketika kita di Jakarta dapat memperingati 1 Mei dengan relatif aman, kawan-kawan di Papua saat ini dilarang berekspresi untuk menunjukkan sikap mereka terhadap 1 Mei oleh Kapolda. Ini juga menunjukkan sikap reaksioner, paranoid, sekaligus diskriminatif pemerintah RI terhadap hak sipil dan politik rakyat Papua. Tindakan ini akan semakin merugikan proses dan kemungkinan pembangunan solusi damai bagi Papua. Selain itu pelarangan terhadap 1 Mei menunjukan posisi pemerintah yang secara sepihak mengintepretasi sejarah sesuai kepentingan kekuasaan bukan kepentingan seluruh rakyat Papua.
Dalam kesempatan ini, NAPAS berkehendak untuk mulai memperkenalkan kepada kawan-kawan buruh sekalian persoalan-persoalan utama yang dihadapi oleh rakyat Papua pada umumnya, dan kaum pekerjanya, baik pekerja di perusahaan-perusahaan maupun yang bekerja mengolah tanah-kebunnya. Persoalan itu adalah: memori penindasan sejarah, hak-hak kesejahteraan, penyingkiran atau diskriminasi masyarakat asli, dan kekerasan militer yang tak berkesudahan.
Dalam kesempatan ini, NAPAS sekaligus akan memulai kampanye Satu Papua. Kenapa Satu Papua? Selain persoalan berkepanjangan di Papua yang bermula dari 1 Mei 1963 ketika UNTEA menyerahkan Papua ke Indonesia, peluncuran Satu Papua bermakna lebih luas dari itu. Setelah 50 tahun hingga hari ini rakyat Papua terus dipecah belah oleh berbagai kebijakan politik Jakarta—otonomi khusus dan pemekaran adalah yang paling utama; yang membuat tak ada persatuan dan solidaritas antar sesama rakyat yang tertindas. Satu Papua juga bermakna penyatuan perjuangan untuk pembebasan di Papua, solidaritas antar rakyat di nusantara, dan agar setiap tanggal 1 diperingati sebagai ajang ekspresi penyatuan kekuatan rakyat Papua.
1 Mei 2013 ini adalah awal bagi solidaritas antar rakyat pekerja di seluruh Papua dan di seluruh Indonesia.
Saatnya kita mulai.
Satu Papua Satu perjuangan: Pembebasan Rakyat Tertindas
National Papua Solidarity (NAPAS)
Posting Komentar