You can also receive Free Email Updates:

KEPENTINGAN INVESTASI, KONFLIK DI PELIHARA RAKYAT SIPIL MENJADI TUMBAL


Situasi Kekerasan yang meningkat menjelang Peringatan hari kemerdekaan Indonesia dan Memasuki idul Fitri, merupakan kegagalan Pemerintah pusat ribuan menciptakan kedamaian. Orang Tak Di kenal (OTK) menjadi dalih tuduhan, bahkan dengan cepat menuduh dan menstigma TPN OPM sebagai pelaku penembakan. Masih segar diingatan kita peristiwa Penembakan Misterius Di Kota jayapura yang merengut banyak korban, namun sampai saat ini POLRI tidak mampu mengungkap pelaku penembakan, bahkan KOMNAS HAM tidak pernah membentuk tim investigasi untuk mengusut secara menyeluruh peristiwa penembakan misterius di Papua. Mako Tabuni di jadikan tumbal sebagai orang yang dituduh sebagai pelaku, tanpa melalui proses investigasi yang jelas . Pembunuhan  Mako Tabuni secara kilat, sistematis, terencana tanpa melalui proses hukum merupakan bentuk dari wajah Militer (TNI/POLRI) saat ini di Papua . Proyek kekerasan yang diciptakan dipapua saat ini  merupakan strategi jitu untuk tetap menjaga dan menghidupkan "BISNIS MILITER' sekaligus melegalkan pengiriman pasukan Militer organik maupun non organik yang di biayai oleh anggaran negara (APBN dan APBD)Papua yang kaya akan sumber Daya Alam merupakan lahan Investasi terbesar yang akan di rebut oleh kepentingan pemilik modal Nasional maupun internasional, sehingga untuk menstabilkan dan melegalkan percepatan perampasan(ekspolitasi) tanah adat di gunakan  kekuatan militer, kondisi saat ini menggambarkan keberhasilan konflik yang diciptakan secara vertikal maupun horisontal.Unit Percepatan Pembangunan Papua dan papua Barat (UP4B) adalah   bagian dari kebijakan pemerintah Pusat untuk mempercepat proses investasi di papua sehingga target kerja unit tersebut terkosentrasi pada pembangunan infrastruktur seperti, jembatan, lapangan terbang, dermaga, dan Pemekaran wilayah demi mempercepat proses pelepasan Tanah adat untuk proyek2 invesatasi yang sudah di buat oleh pemerintah Pusat dan para pemilik modal internasional. Makanya tidak heran ketika muncul berbagai pernyataan dari petinggi up4b bahwa mereka tidak fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan Hak Asasi manusia yang terjadi selama ini.   Kegagalan  Otonomi khusus bagi investasi adalah ketidak berhasilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah meyakinkan masyarakat adat untuk mempercepat eksploitasi sumber daya alamnya, sehingga saat ini kebijakan UP4B saat ini merupakan strategi pemerintah pusat untuk menjawab keresahan modal internasional untuk mengeksploitasi SDA papua. Pemerkaran wilayah baik propinsi,kabupaten adalah bagian integral dari program UP4B untuk mempercepat proses-proses pembangunan infratruktur dan memetakan semua wiyah tanah adat yang akan di ekspolitasi.Dengan kondisi tersebut maka, National Papua Solidarity menegaskan;
  • Pemerintah SBY segera mengevaluasi dan menarik Pasukan Militer (TNI/POLRI) di Seluruh Tanah papua.
  • Dunia internasional segera mengintervensi situasi kemanusian di papua, karena terjadi pembiaran konflik yang mengakitkan korban di pihak rakyat sipil meningkat.
  • Pemerintah SBY, melalui komisi komisi negara  segera mengungkap seluruh kasus2 kejahatan TNI/POLRI di tanah papua.
  • Segera membentuk Tim Investigasi Independent yang melibatkan pihak nasional dan internasional untuk mengungkap seluruh kasus kekerasan di Tanah Papua.
  • Menolak keberadaan UP4B karena tidak menjawab kebutuhan masyarakat adat papua tetapi melegalkan kekutan militer untuk mempercepat proses eksploitasi.
  • Kepada gerakan pro demokrasi di Indonesia dan papua;untuk  membangun gerakan solidaritas karena kejahatan Militer terjadi di semua daerah indonesia. 
  • Kepada seluruh gerkan pro demokrasi di papua segera bersama Masyarakat adat Papua melawan segala bentuk penipuan kebijakan2 Pemerintah pro investasi yang melegalkan perampasan Tanah Adat sehingga menggunakan  kekuatan militer (TNI/PORI) untuk meneror, intimidasi bahkan melakukan penghilangan nyawa masyarakat adat secara kilat.


"Bersatu Membangun Gerakan Solidaritas Untuk melawan Bahaya "MILITERISME" di Indonesia


ttd


National Papua Solidarity
Share this article :
 

Posting Komentar

 
Copyright © 2013. National Papua Solidarity - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger