Situasi Kekerasan yang meningkat menjelang Peringatan hari
kemerdekaan Indonesia dan Memasuki idul Fitri, merupakan kegagalan
Pemerintah pusat ribuan menciptakan kedamaian. Orang Tak Di kenal (OTK)
menjadi dalih tuduhan, bahkan dengan cepat menuduh dan menstigma TPN OPM
sebagai pelaku penembakan. Masih segar diingatan kita peristiwa
Penembakan Misterius Di Kota jayapura yang merengut banyak korban, namun
sampai saat ini POLRI tidak mampu mengungkap pelaku penembakan, bahkan
KOMNAS HAM tidak pernah membentuk tim investigasi untuk mengusut secara
menyeluruh peristiwa penembakan misterius di Papua. Mako Tabuni di
jadikan tumbal sebagai orang yang dituduh sebagai pelaku, tanpa melalui
proses investigasi yang jelas . Pembunuhan Mako Tabuni secara kilat,
sistematis, terencana tanpa melalui proses hukum merupakan bentuk dari
wajah Militer (TNI/POLRI) saat ini di Papua . Proyek kekerasan yang
diciptakan dipapua saat ini merupakan strategi jitu untuk tetap menjaga
dan menghidupkan "BISNIS MILITER' sekaligus melegalkan pengiriman
pasukan Militer organik maupun non organik yang di biayai oleh anggaran
negara (APBN dan APBD)Papua yang kaya akan sumber Daya Alam merupakan
lahan Investasi terbesar yang akan di rebut oleh kepentingan pemilik
modal Nasional maupun internasional, sehingga untuk menstabilkan dan
melegalkan percepatan perampasan(ekspolitasi) tanah adat di gunakan
kekuatan militer, kondisi saat ini menggambarkan keberhasilan konflik
yang diciptakan secara vertikal maupun horisontal.Unit Percepatan
Pembangunan Papua dan papua Barat (UP4B) adalah bagian dari kebijakan
pemerintah Pusat untuk mempercepat proses investasi di papua sehingga
target kerja unit tersebut terkosentrasi pada pembangunan infrastruktur
seperti, jembatan, lapangan terbang, dermaga, dan Pemekaran wilayah demi
mempercepat proses pelepasan Tanah adat untuk proyek2 invesatasi yang
sudah di buat oleh pemerintah Pusat dan para pemilik modal
internasional. Makanya tidak heran ketika muncul berbagai pernyataan
dari petinggi up4b bahwa mereka tidak fokus untuk menyelesaikan berbagai
persoalan Hak Asasi manusia yang terjadi selama ini. Kegagalan
Otonomi khusus bagi investasi adalah ketidak berhasilan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah meyakinkan masyarakat adat untuk mempercepat
eksploitasi sumber daya alamnya, sehingga saat ini kebijakan UP4B saat
ini merupakan strategi pemerintah pusat untuk menjawab keresahan modal
internasional untuk mengeksploitasi SDA papua. Pemerkaran wilayah baik
propinsi,kabupaten adalah bagian integral dari program UP4B untuk
mempercepat proses-proses pembangunan infratruktur dan memetakan semua
wiyah tanah adat yang akan di ekspolitasi.Dengan kondisi tersebut maka,
National Papua Solidarity menegaskan;- Pemerintah SBY segera mengevaluasi dan menarik Pasukan Militer (TNI/POLRI) di Seluruh Tanah papua.
- Dunia internasional segera mengintervensi situasi kemanusian di papua, karena terjadi pembiaran konflik yang mengakitkan korban di pihak rakyat sipil meningkat.
- Pemerintah SBY, melalui komisi komisi negara segera mengungkap seluruh kasus2 kejahatan TNI/POLRI di tanah papua.
- Segera membentuk Tim Investigasi Independent yang melibatkan pihak nasional dan internasional untuk mengungkap seluruh kasus kekerasan di Tanah Papua.
- Menolak keberadaan UP4B karena tidak menjawab kebutuhan masyarakat adat papua tetapi melegalkan kekutan militer untuk mempercepat proses eksploitasi.
- Kepada gerakan pro demokrasi di Indonesia dan papua;untuk membangun gerakan solidaritas karena kejahatan Militer terjadi di semua daerah indonesia.
- Kepada seluruh gerkan pro demokrasi di papua segera bersama Masyarakat adat Papua melawan segala bentuk penipuan kebijakan2 Pemerintah pro investasi yang melegalkan perampasan Tanah Adat sehingga menggunakan kekuatan militer (TNI/PORI) untuk meneror, intimidasi bahkan melakukan penghilangan nyawa masyarakat adat secara kilat.
"Bersatu Membangun Gerakan Solidaritas Untuk melawan Bahaya "MILITERISME" di Indonesia
ttd
National Papua Solidarity
Posting Komentar