Terkait bencana longsornya tambang Big Gossan PT. Freeport Indonesia, serta peringatan terhadap Hari Anti Tambang Sedunia, 29 Mei 2013, National Papua Solidarity (NAPAS) berencana menyelenggarakan dialog interaktif pada:
Hari : Rabu, 29 Mei 2013
Jam : 15.00 – 17.00 WIB.
Tempat : Kantor KontraS. Jl.Brobudur No.14 Menteng Jakarta pusat
Ayo!
#Kita usut jejak eksplorasi dan eksploitasi PT. Freeport Indonesia di Papua dalam seting politik Indonesia di era 1960-an;
#Kita urai hubungan korporasi Freeport, pemerintah Jakarta dan militer dalam diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap orang Papua serta penyingkiran sistematis masyarakat adat setempat;
#Kita tuntut pelanggaran hak-hak pekerja tambang dan kondisi keselamatan kerja;
#Kita gugat pelanggaran ekologi dan keamanan tambang bawah tanah;
#Kita rumuskan posisi-posisi strategis untuk membangun penghidupan manusia Papua yang adil dan sejahtera serta berkelanjutan secara ekologi.
Narasumber:
• Herman Katmo, Tim Dokumentasi, Riset, dan Informasi National Papua Solidarity (NAPAS)
Jejak eksplorasi dan eksploitasi PT. Freeport Indonesia di Papua dalam seting politik Indonesia di era 1960-an; apa peran Freeport dan apa sikap gerakan sosial dan politik Papua terhadap keberadaan PT. Freeport. Apa rekomendasi terhadap keberadaan PT. Freeport?
• Pius Ginting, Pengkampanye Tambang & Energi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
Kontribusi PT. Freeport terhadap pelanggaran hak lingkungan di Papua dan mengapa WALHI menyerukan penghentian terhadap tambang bawah tanah. Apa rekomendasi terhadap keberadaan PT. Freeport?
• Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPMI-KSPI)
Sejauh mana kesejahteraan dan keselamatan buruh dijamin oleh korporasi-korporasi raksasa sekelas Freeport? Bagaimana hubungan gerakan buruh dengan kelangsungan ekologi, belajar dari kasus PT. Freeport? Apa rekomendasi terhadap keberadaan PT. Freeport?
Penanggap:
• Ridwan Darmawan, Institute Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Sebesar apa kekuasaan PT. Freeport, dan apa hubungan korporasi tersebut dengan pemerintah Jakarta dan militer dalam penyingkiran sistematis masyarakat Papua. Apa rekomendasi terhadap keberadaan PT. Freeport?
• Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh
Apa pandangan terhadap terjadinya diskriminasi kerja di Freeport antara orang Papua dan pendatang? Solidaritas seperti apa yang dapat dibangun antar gerakan buruh di Papua dan Indonesia sekaligus solidaritas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat Papua secara umum? Apa rekomendasi terhadap keberadaan PT. Freeport?
Posting Komentar